Gunungkidul — Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmad Pambudi, guna memperkuat sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Pertemuan pada Senin (20 April 2026) ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendorong percepatan pembangunan berbasis potensi wilayah, sekaligus mengatasi tantangan struktural yang selama ini dihadapi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyelarasan program prioritas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus utama meliputi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta hilirisasi ekonomi desa. Gunungkidul juga ditegaskan sebagai wilayah strategis di kawasan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki basis pengembangan pariwisata dan agro-maritim, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan nasional.
Baca Juga : Efisiensi Energi, Kemandirian Daerah, dan Tanggung Jawab Bersama
Sejumlah usulan konkret disampaikan kepada Bappenas, terutama pada sektor-sektor yang memerlukan intervensi pemerintah pusat.
Pada aspek penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten mengusulkan penguatan desa mandiri serta pemberdayaan UMKM lokal. Selain itu, diajukan pula konsep pilot project pengentasan kemiskinan berbasis kawasan sebagai model intervensi terpadu.
Di sektor ketahanan pangan dan air, Gunungkidul mendorong pembangunan embung dan jaringan air baku, penguatan pertanian lahan kering yang menjadi karakteristik wilayah, serta dukungan teknologi dan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, kawasan pantai selatan diusulkan menjadi destinasi prioritas nasional dengan dukungan infrastruktur akses serta penataan kawasan secara terpadu.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur sebagai fondasi percepatan pembangunan. Beberapa kebutuhan utama meliputi peningkatan konektivitas jalan menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi, penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan, serta pengembangan kawasan strategis selatan Gunungkidul.
Wakil Bupati menekankan perlunya integrasi program pusat dan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sinergi lintas kementerian dinilai menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih program sekaligus meningkatkan dampak pembangunan.
Selain itu, dukungan Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan berbasis data juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait indikator kemiskinan, stunting, dan variabel strategis lainnya. Pemerintah daerah berharap adanya asistensi dalam penyusunan program prioritas berbasis evidensi.
Dalam aspek pembiayaan, Gunungkidul mendorong optimalisasi berbagai skema pendanaan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta program prioritas nasional berbasis kawasan. Harapan besar juga disampaikan agar Gunungkidul dapat masuk dalam kategori proyek strategis atau prioritas nasional, sehingga memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Gunungkidul memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pangan, dan ekonomi lokal. Namun demikian, tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan air, serta infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi lebih luas.
“Kami memohon dukungan Bappenas untuk memperkuat integrasi program pusat dan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan berbasis kawasan, pengembangan air baku, serta percepatan infrastruktur menuju kawasan strategis,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong transformasi pembangunan Gunungkidul yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (red).