Oleh : DR PURWANTO, MM (Mantan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
Gunungkidul (JogjaLima) – Kabupaten Gunungkidul sesungguhnya tidak miskin. Yang selama ini terjadi adalah ketidakmampuan mengoptimalkan potensi. Indikasinya terlihat jelas dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul ditargetkan sekitar Rp 345,4 miliar. Angka ini relatif stagnan dan bahkan tidak jauh berbeda dengan daerah lain yang secara sumber daya tidak lebih unggul. Di sisi lain, belanja pegawai justru mencapai Rp 777,8 miliar atau sekitar 38 persen dari total APBD Rp2,5 triliun.
Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi cerminan arah kebijakan. Ketika belanja rutin jauh lebih dominan dibanding kemampuan menghasilkan pendapatan, maka yang terjadi adalah ketergantungan struktural pada dana transfer pusat. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan kondisi ini dipertahankan?
Pariwisata: Ramai Pengunjung, Sepi Nilai Tambah
Gunungkidul selama ini identik dengan wisata pantai. Setiap musim liburan, ribuan wisatawan datang. Namun, lonjakan kunjungan tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan PAD. Masalah utamanya bukan pada potensi, melainkan pada tata kelola. Pariwisata Gunungkidul masih berjalan secara parsial, belum berbasis sistem. Infrastruktur menuju pantai memang terus dibangun, tetapi belum diikuti dengan integrasi manajemen, digitalisasi tiket, maupun pengelolaan kawasan yang profesional. Lebih jauh lagi, pendekatan yang digunakan masih terlalu “satu kaki”—bertumpu pada wisata bahari. Padahal, ketergantungan pada satu jenis destinasi adalah risiko.
Bandingkan dengan daerah lain yang berani melakukan lompatan. Di Guilin, Tiongkok, legenda lokal disulap menjadi pertunjukan kolosal bernilai ekonomi tinggi. Gunungkidul memiliki cerita besar tentang kawasan Gunungsewu, tetapi masih berhenti sebagai narasi, belum menjadi atraksi. Di titik ini, yang dibutuhkan bukan sekadar program, tetapi keberanian berimajinasi.
Krisis Kreativitas dalam Pengembangan Destinasi.
Pengembangan wisata desa, wisata edukasi, hingga wisata buatan sebenarnya sudah sering didiskusikan. Namun, implementasinya cenderung setengah hati.
Mengapa Gunungkidul belum memiliki ikon wisata buatan berskala besar?
Mengapa belum ada terobosan seperti sky lift lintas perbukitan menuju pantai?
Mengapa potensi hutan dan kawasan konservasi belum dikembangkan sebagai wisata edukatif kelas nasional?
Jawabannya bukan karena tidak bisa, tetapi karena belum menjadi prioritas serius. Padahal, dalam ekonomi modern, daya tarik wisata tidak hanya bertumpu pada keindahan alam, tetapi juga pada pengalaman yang diciptakan.
Baca Juga : Transformasi Kesehatan Gunungkidul : Saatnya Membangun Sistem Kesehatan Primer Terbaik di Indonesia
Manajemen Lama di Era Baru
Persoalan lain yang tidak kalah mendasar adalah sistem pengelolaan. Tanpa digitalisasi dan transparansi, kebocoran potensi PAD akan terus terjadi. Sistem pembayaran berbasis aplikasi seharusnya sudah menjadi standar, bukan wacana. Begitu pula dengan klasterisasi destinasi wisata. Selama ini, wisatawan hanya terpusat di titik-titik populer, sementara destinasi lain tertinggal.
Jika dikelola dengan pendekatan paket wisata terintegrasi, maka distribusi ekonomi akan lebih merata. Inilah yang dalam teori pembangunan dikenal sebagai trickle-down effect—sesuatu yang hingga kini belum benar-benar terjadi di Gunungkidul.
Sumber Daya Alam: Dijual Murah, Bukan Diolah
Selain pariwisata, persoalan klasik lain adalah pemanfaatan sumber daya alam yang belum berbasis nilai tambah. Gunungkidul memiliki potensi kayu putih, batu kapur, dan hasil laut yang melimpah. Namun, sebagian besar masih berhenti pada tahap bahan mentah.
Padahal, nilai ekonomi terbesar justru ada pada proses hilirisasi. Kayu putih bisa menjadi industri unggulan daerah. Batu kapur dapat diolah menjadi hebel yang saat ini permintaannya tinggi di sektor konstruksi. Sektor perikanan pun bisa naik kelas melalui industri pengolahan, bukan sekadar penangkapan. Tanpa keberanian masuk ke industri pengolahan, Gunungkidul akan terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku—dengan nilai ekonomi yang rendah.
Investor Dibutuhkan, Tapi Kepastian Lebih Penting
Seringkali solusi yang diajukan adalah menarik investor. Namun, investor tidak datang hanya karena potensi. Investor membutuhkan kepastian: regulasi yang jelas, kemudahan perizinan, dan jaminan keberlanjutan usaha. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif menciptakan iklim investasi yang sehat.
Penutup: Masalah Utamanya Bukan Potensi, Tapi Keberanian
Gunungkidul tidak kekurangan potensi. Yang masih menjadi persoalan adalah keberanian untuk keluar dari pola lama. Selama pembangunan masih berjalan secara biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa. PAD akan stagnan, ketergantungan pada pusat tetap tinggi, dan peluang ekonomi terlewatkan. Sudah saatnya Gunungkidul berani melompat—bukan sekadar berjalan. Karena pada akhirnya, masa depan daerah tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh apa yang berani dilakukan.