(Jogjalima.com | Sleman)– Tingginya aktivitas media sosial dinilai turut memicu meningkatnya disinformasi di masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini membuat berbagai informasi yang belum tentu benar dengan cepat tersebar dan berpotensi memicu kesalahpahaman hingga tindakan kekerasan di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan SIK, CPHR mengatakan dinamika media sosial saat ini sangat luar biasa, terutama karena kuatnya pengaruh konten viral yang mudah menyebar tanpa batas. Akibatnya, tidak sedikit informasi yang sebenarnya terjadi di daerah lain justru dinarasikan seolah-olah terjadi di Yogyakarta.
“Memang luar biasa dinamika media sosial, khususnya di Yogyakarta. Media sosial dicecar viralnya. Terkadang kejadian di tempat lain, seperti di Jawa Tengah, tetapi narasinya seolah terjadi di Yogya,” ujar Ihsan dalam Talk Show Bincang Hari Ini di Jogja TV, Rabu (11/3/2026).
Talk show yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tersebut juga menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY Drs Hudono SH serta praktisi media sosial Ipan Pranashakti Pragolopati. Diskusi yang dipandu host Vira Maya Permatasari itu mengangkat tema Sesarengan Jaga Jogja dengan Informasi Sehat.
Dalam kesempatan itu, Ihsan menantang media mainstream untuk semakin memperkuat perannya sebagai rujukan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Menurutnya, media arus utama memiliki tanggung jawab penting untuk menjadi penjernih di tengah kebisingan informasi yang beredar di ruang digital.
Ketua PWI DIY, Hudono, menilai perkembangan media sosial memang menjadi tantangan besar bagi media mainstream yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan proses verifikasi yang ketat. Ia mengingatkan, jika media arus utama tidak mampu beradaptasi dengan cepatnya arus informasi, maka posisinya dapat tergeser oleh media sosial.
“Di media sosial informasi menyebar sangat cepat tanpa verifikasi, lalu langsung dikonsumsi masyarakat. Kalau media mainstream hanya diam melihat laju media sosial, maka bisa tergilas,” kata Hudono.
Sementara itu, praktisi media sosial Ipan Pranashakti Pragolopati menyoroti masih minimnya masyarakat yang melaporkan kasus hoaks atau disinformasi yang mereka alami. Menurutnya, banyak korban hoaks memilih tidak melapor karena merasa prosesnya panjang atau khawatir tidak menghasilkan penyelesaian yang jelas.
Ia berharap kebisingan informasi di media sosial dapat ditekan melalui peningkatan literasi digital masyarakat sekaligus penguatan peran media mainstream sebagai sumber informasi yang terpercaya. Dengan sinergi tersebut, diharapkan ruang informasi publik dapat lebih sehat dan mampu menjaga kondusivitas di Yogyakarta. (Sus)