Sejarah sering kali tidak mencatat peristiwa besar lewat pidato resmi, melainkan lewat simbol-simbol kecil yang viral dan mengendap dalam ingatan publik. Pelabelan “Tembok Ratapan Solo” terhadap kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Surakarta adalah salah satu gejala yang layak dibaca dalam kacamata waktu.
Istilah itu muncul ketika masa jabatan telah berakhir, tetapi arus kunjungan warga ke rumah pribadi tersebut tak pernah benar-benar surut. Warga datang silih berganti: berfoto, menyapa, sekadar ingin melihat. Rumah privat berubah menjadi ruang simbolik.
Dalam konteks sejarah politik Indonesia, fenomena ini bukan sepenuhnya baru. Figur yang kuat selama menjabat sering meninggalkan residu emosional setelah turun dari kekuasaan. Namun pada era digital, residu itu menemukan bentuk baru: meme, label lokasi, satire, dan ironi.
“Ratapan” sendiri adalah metafora yang kuat. Ia mengingatkan pada Western Wall—tempat orang mengadu dan merenung. Ketika istilah itu dipinjam secara satir, maknanya bukan sekadar humor. Ia bisa dibaca sebagai simbol : ada emosi kolektif yang belum selesai.
Baca Juga : Pohon Tumbang di Bangsal Sewokoprojo dan Memori 2010–2011
Retrospektif atas fenomena ini menunjukkan satu hal penting: demokrasi Indonesia masih sangat personalistik. Hubungan antara pemimpin dan warga sering kali melampaui batas jabatan formal. Ketika masa tugas selesai, relasi emosional itu tidak otomatis berakhir.
Sebagian warga masih datang karena rasa kedekatan. Sebagian lain mungkin menggunakan simbol satir sebagai bentuk ekspresi. Dua hal itu berjalan bersamaan—kekaguman dan kegelisahan, nostalgia dan kritik.
Fenomena “Tembok Ratapan Solo” tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar lelucon digital. Ia adalah potret bagaimana publik memaknai kekuasaan setelah ia berlalu. Ia menunjukkan bahwa figur dapat tetap menjadi pusat perhatian, bahkan ketika struktur formal telah berganti.
Dalam perspektif waktu, peristiwa semacam ini akan tercatat bukan sebagai kontroversi, melainkan sebagai tanda zaman:
bahwa di era media sosial, emosi politik tidak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya berubah bentuk.
Mungkin beberapa tahun ke depan, label itu akan hilang dari ingatan. Namun momen ini tetap menjadi catatan: bahwa pasca-kekuasaan bukanlah ruang hampa. Ia adalah fase di mana publik menilai, mengenang, sekaligus menegosiasikan kembali relasinya dengan sejarah. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang memerintah, tetapi juga bagaimana masyarakat mengingatnya. Dan ingatan, dalam politik, adalah bentuk kekuasaan yang paling lama bertahan. (red)