Belum digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul, ketika sebagian besar daerah lain telah menyelesaikan agenda serupa, memperlihatkan dinamika internal yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dalam tradisi partai mapan, keterlambatan semacam ini sering kali menjadi penanda adanya persoalan yang lebih substantif daripada sekadar urusan waktu.
Isu yang mengemuka bukan hanya soal waktu, tetapi juga legitimasi. Dugaan adanya kekeliruan administratif dalam penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar yang lalu, menimbulkan tanda tanya serius mengenai fondasi organisatoris Musda yang akan digelar. Bagi partai sebesar Golkar, prosedur bukan formalitas. Ia adalah sumber keabsahan, sekaligus penentu stabilitas internal pasca-kontestasi.
Di tengah belum pastinya Musda digelar, peta calon ketua DPD mulai mengerucut pada dua figur utama : Ery Agustin Sudiyanti, SE.,MM Ketua Bapemperda dan Gunawan, SE Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul. Keduanya memiliki modal struktural, pengalaman politik, serta akses kekuasaan yang cukup untuk mengonsolidasikan partai.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul : Gunawan, SE dalam beberapa waktu terakhir mencatatkan penguatan dukungan di tingkat bawah. Dukungan terbuka dari 14 pengurus kecamatan menjadi sinyal adanya basis struktural yang tidak bisa diabaikan. Dalam mekanisme Musda, dukungan semacam ini sering kali menjadi indikator awal arah suara, meskipun dinamika akhir tetap ditentukan oleh konsensus forum.
Namun demikian, dalam dinamika internal partai, pengaruh tidak selalu bekerja melalui pernyataan terbuka atau dukungan formal. Ia kerap hadir melalui posisi strategis yang masih dipegang, pengalaman panjang dalam kepemimpinan, serta jaringan internal yang telah terbangun lintas periode. Dalam konteks inilah, figur-figur yang kini berada di simpul penting kekuasaan legislatif, tetap menjadi variabel yang diperhitungkan dalam proses konsolidasi Musda
Pada saat yang sama, munculnya Ketua Bapemperda : Ery Agustin Sudiyanti, SE.,MM sebagai salah satu figur yang menguat menunjukkan bahwa jalur struktural masih memainkan peran signifikan. Dalam tradisi partai besar, posisi yang menghubungkan kebijakan, anggaran, dan komunikasi internal sering kali menjadi medium konsolidasi yang bekerja senyap, tetapi efektif. Dukungan yang lahir dari ruang semacam ini tidak selalu terartikulasikan secara terbuka, namun kerap menentukan arah akhir forum pengambilan keputusan.
Selain itu, nama Ery Agustin kerap dikaitkan sebagai sosok yang berpotensi didukung oleh Heri Nugroho yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dan Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar. Heri Nugroho merupakan figur lama dalam struktur partai dan pernah memimpin DPD Golkar Gunungkidul selama dua periode. Namun, dalam Musda kali ini, regenerasi kepemimpinan membuatnya tidak mungkin lagi maju sebagai calon ketua.
Meski demikian, absennya Heri Nugroho dari bursa calon tidak serta-merta meniadakan pengaruh politiknya dalam mendukung calon ketua dalam Musda. Dalam praktik politik internal partai, mantan ketua yang masih memegang jabatan strategis di lembaga legislatif kerap tetap memiliki ruang manuver yang signifikan. Posisi formal dan jejaring yang terbangun selama bertahun-tahun menjadikan perannya tetap relevan dalam menentukan arah Musda.
Di titik inilah Musda Golkar Gunungkidul menemukan relevansinya dalam konteks etika konsolidasi politik. Regenerasi kepemimpinan idealnya berlangsung melalui mekanisme yang terbuka dan bebas dari konflik kepentingan jabatan publik. Ketika posisi struktural partai dan jabatan legislatif saling beririsan, tantangan terbesar partai adalah memastikan bahwa Musda tidak berubah menjadi sekadar arena distribusi pengaruh jangka pendek. Redaksi berpandangan, Golkar sebagai partai dengan sejarah panjang dalam tata kelola organisasi, dituntut menjaga standar proses yang tinggi. Musda yang sah, transparan, dan berintegritas bukan hanya menentukan siapa yang terpilih sebagai ketua, tetapi juga menentukan kualitas kepemimpinan dan soliditas partai ke depan. Tanpa itu, regenerasi hanya akan melahirkan kepemimpinan yang secara formal sah, tetapi rapuh secara legitimasi politik.