Oleh : Dr. PURWANTO, MM
Lahir di Gunungkidul pada 12 November 1960. Pernah menduduki jabatan sebagai : Assesor SDM Aparatur Jenjang Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, dan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Penulis buku “Inovasi Assesment Center dalam Manajemen ASN (2018)”.
Memperhatikan situasi perang global saat ini, hampir seluruh negara yang bergantung pada pasokan minyak dunia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Harapan agar konflik segera berakhir masih belum menunjukkan tanda-tanda nyata, karena masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan ego geopolitik yang kuat, sehingga proses mediasi menjadi tidak mudah dilakukan.
Salah satu dampak signifikan yang mulai dirasakan adalah terganggunya jalur distribusi minyak dunia, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu titik vital perdagangan energi global. Gangguan di wilayah tersebut telah menimbulkan efek berantai terhadap pasokan dan stabilitas harga minyak dunia.
Secara global, cadangan minyak terbesar saat ini dimiliki oleh beberapa negara seperti Venezuela, Arab Saudi, Iran, Kanada, dan Irak. Sementara itu, produksi minyak terbesar dunia masih didominasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia. Ketidakseimbangan antara distribusi cadangan dan produksi inilah yang membuat pasar energi sangat sensitif terhadap konflik geopolitik.
Baca Juga : Pulang ke Gunungkidul : Tentang Rindu dan Perjuangan
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah sempat mendekati bahkan melampaui USD 100 per barel akibat terganggunya pasokan global. Kondisi ini jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN Indonesia Tahun 2026 yang berada pada kisaran USD 70–80 per barel .
Perbedaan antara asumsi dan realisasi harga ini tentu membawa konsekuensi besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang meningkat, terutama terkait pembiayaan impor energi dan subsidi bahan bakar. Setiap kenaikan harga minyak dunia secara langsung berdampak pada peningkatan beban APBN serta potensi pelebaran defisit anggaran .
Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Harga bahan bakar yang meningkat akan mendorong naiknya biaya distribusi barang dan jasa. Akibatnya, harga kebutuhan pokok terutama yang bergantung pada bahan impor, cenderung ikut mengalami kenaikan.
Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan makro pemerintah. Ketahanan ekonomi justru harus dimulai dari level paling dasar : rumah tangga.
Efisiensi pengeluaran menjadi keniscayaan. Masyarakat perlu kembali membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Namun lebih dari itu, momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk membangun kembali kemandirian ekonomi berbasis lokal.
Sektor pertanian dan perikanan rumah tangga tidak boleh lagi dipandang sebagai aktivitas sampingan. Menanam sayuran di pekarangan, membudidayakan ikan air tawar, hingga mengembangkan pangan lokal seperti singkong dan umbi-umbian adalah langkah konkret yang bukan hanya hemat, tetapi juga strategis.
Sejarah telah menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian menjadi penopang utama ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kemandirian pangan adalah fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Pada akhirnya, kondisi global yang tidak menentu ini harus disikapi dengan kewaspadaan sekaligus kesiapan. Dengan pengelolaan ekonomi yang bijak dan penguatan sektor riil berbasis masyarakat, diharapkan ketahanan ekonomi rumah tangga tetap terjaga di tengah gejolak dunia.