Gunungkidul – Ada yang janggal di pintu masuk kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul. Bukan soal ombak, bukan soal parkir, tapi soal uang yang dibayar wisatawan, yang tiba-tiba menyusut separoh saat dicetak di tiket. Terselip sebuah pertanyaan yang mengusik nalar : ke mana perginya separoh dari uang retribusi tersebut?
Video viral di TikTok mengungkap selisih mencolok antara pembayaran dan tiket resmi. Wisatawan membayar penuh, namun tiket yang diterima hanya mencatat setengahnya. Data yang ditampilkan dalam video viral menunjukkan pola yang sama : bayar 8 orang Rp 120.000 tetapi di tiket tertulis 4 orang Rp 60.000, bayar 4 orang Rp 60.000 di tiket tertulis 2 orang Rp 30.000.
Ini bukan selisih kecil. Ini bukan pembulatan angka. Ini persis 50 persen hilang dari pencatatan resmi. Dan yang lebih mengejutkan, penjelasan yang diberikan hanya satu kalimat singkat : “kesalahan program.” Dalam dunia teknologi, kesalahan sistem (error) itu lazim. Namun ada satu prinsip dasar : error tidak pernah konsisten secara matematis.
Jika benar ini murni kesalahan program, maka seharusnya : nilai yang muncul acak, tidak selalu setengah, dan tidak berulang dengan pola identik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Polanya : sama, berulang, dan presisi di angka 50%.
Mari kita jujur pada akal sehat. Kesalahan sistem tidak bekerja dengan pola rapi seperti ini. Error itu kacau. Tidak konsisten. Tidak presisi. Sementara yang terjadi di lapangan justru : konsisten, berulang, dan selalu tepat 50 persen.
Ini bukan karakter error. Ini lebih menyerupai mekanisme yang bekerja secara konsisten. Maka pertanyaan yang tak terhindarkan adalah : apakah ini benar kesalahan sistem atau justru sistem yang “disetel” untuk membocorkan?
Pertanyaannya sederhana : siapa yang diuntungkan dari selisih 50 persen ini? Karena dalam setiap sistem keuangan, satu prinsip tidak pernah berubah : uang yang tidak tercatat, hampir pasti berpindah ke tempat lain.
Baca Juga : Dugaan Pemotongan Jasa Pelayanan Rp10,3 M di RSUD Wonosari Diusut Kejaksaan
Retribusi wisata bukan sekadar tiket masuk. Tapi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Ketika terjadi selisih antara uang yang dibayarkan dan yang tercatat, maka selisih itu bukan angka kosong. Selisih itu adalah : kebocoran, kehilangan pendapatan daerah, dan kerugian keuangan negara.
Jika pola 50% ini terjadi secara luas, bayangkan dampaknya : dari setiap Rp 1 miliar retribusi, Rp 500 juta berpotensi tidak tercatat. Ini bukan lagi kebocoran kecil. Ini sudah masuk kategori alarm darurat tata kelola.
Pernyataan “mohon maaf” dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tentu patut dihargai sebagai bentuk etika. Namun dalam konteks ini, permintaan maaf saja justru terasa problematis. Karena yang dibutuhkan bukan sekadar permintaan maaf, melainkan : audit menyeluruh, investigasi independen, dan transparansi. Tanpa itu, penjelasan “error program” justru berisiko menjadi : narasi penutup, bukan pembuka kebenaran.
Kasus ini layak disebut sistemik karena : terjadi berulang, memiliki pola yang sama, melibatkan lebih dari satu transaksi, dan tidak langsung dikoreksi secara fundamental. Lebih tepat jika dikatakan sebagai : kebocoran retribusi yang bersifat sistemik.
Kejadian ini menunjukkan satu hal penting : di era digital, pengawasan publik tidak lagi datang hanya dari lembaga formal, tetapi dari kamera ponsel. Apa yang selama ini luput dari pengawasan, kini terbuka lebar : transaksi tidak sinkron, selisih yang konsisten, dan pola yang berulang.
Kasus yang viral dari TikTok ini dampaknya bukan hanya soal tiket. Namun berkembang menjadi refleksi yang lebih besar tentang tata kelola. Ini soal kepercayaan. Dan ketika publik mulai bertanya : “kalau tiket saja bisa berkurang separoh, bagaimana dengan yang lain?” maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi retribusi, melainkan integritas pengelolaan uang publik itu sendiri. Dan dalam tata kelola pemerintahan, kehilangan kepercayaan publik adalah kebocoran paling besar yang tidak pernah tercatat di laporan keuangan mana pun. (red)